Selasa, 28 Agustus 2018

Bencana Itu di Lombok atau di Hati Kalian?

Bencana Itu di Lombok atau di Hati Kalian?
Sebenarnya saya enggan menuliskan ini dan lebih memilih untuk menyerukan fokus melakukan 'recovery' atas korban terdampak gempa di Lombok, NTB. Tapi, semakin banyak yang seolah-olah peduli Lombok namun di lain sisi menyalahkan Pemerintah Pusat yang dengan segala upaya telah ikut dalam penanganan gempa Lombok.
Hal yang jadi bahasan adalah status bencana. Mereka mendesak agar status bencana Lombok dinaikkan menjadi status Bencana Nasional. Agar apa? Supaya Pemerintah Pusat total membantu Lombok. Bukankah itu sudah dilakukan? Yah bagi mereka belum cukup. Harus dinaikkan menjadi bencana nasional.
Lalu apakah perlu status bencana Nasional itu? Sepengelaman saya yang pernah ikut pelatihan Pramuka Peduli (Regu Tanggap Bencana di Pramuka) 2011 silam, pemateri dari BASARNAS mengungkapkan bahwa status bencana itu diatur. Untuk status bencana nasional kriteria utamanya adalah komando ditangani Pemerintah Pusat, dalam artian status ini dinyatakan apabila Perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten) tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya dalam menanggulangi bencana yang terjadi di daerahnya. Fix, jadi status bencana nasional itu dilihat dari siapa yang mengambil komando selain dari faktor lainnya.
Perihal status Lombok yang hari ini menjadi polemik. Seolah-olah semua menjadi gusar akan status bencana Lombok meskipun mereka tak tahu bahwa status bencana itu hanya dilihat dari siapa yang mengomandoi. Seakan lebih penting status bencananya ketimbang fokus penanggulangan daerah terdampak.
Untuk menjawab kegusaraan itu, Pemerintah telah memberi penjelasan mengenai status gempa lombok yang belum dinaikkan menjadi bencana nasional. Faktor ekonomi bagi wilayah sekitar yang tak terdampak gempa akan dipengaruhi jika status bencana nasional ditetapkan. Dan meskipun Pemerintah Pusat telah menyatakan bahwa bukan statusnya yang penting tapi upaya penanggulangannya, masih saja belum mau dimengerti. Mereka tetap menuntut status dinaikkan.
Terakhir, beredar Surat dari Menteri Dalam Negeri yang meminta dana bantuan dari setiap daerah (APBD) untuk ikut menanggulangi bencana Lombok. Tapi apa yang terjadi? Surat itu nyatanya tetap dijadikan alat untuk mencibir Pemerintah Pusat. Mereka bilang, ini alasannya sehingga status tidak dinaikkan menjadi bencana nasional. Pusat kekurangan uang dan meminta ke daerah, katanya. Itu seolah memalukan, menurut mereka.
Lah?. Apakah salah jika Pemerintah Pusat melakukan koordinasi ke tiap daerah seperti itu? Bukankah ini malah berarti bahwa Pemerintah Pusat lewat Mendagri telah mengambil komando (seperti status bencana nasional) untuk mengkordinasi secara nasional penanggulangan bencana di Lombok? Bukankah ini yang ditunggu mereka?
Tapi kenapa tiba-tiba surat itu malah dicibir? Salahkah Pemerintah Pusat meminta dana APBD Penanggulangan bencana ke setiap daerah yang ada untuk membantu lombok? Bukankah setiap daerah memang mendapat dana dari APBN (menjado APBDnya) untuk urusan penanggulangan bencana? Saat ini banyak daerah yang hampir tak ada bencana di wilayahnya, artinya dana penanggulangan bencana yang disiapkan pasti tidak terpakai. Jadi apa salahnya meminjam uang itu untuk menanggulangi Lombok? Bukankah ini justru seolah menjadi bencana nasional karena setiap daerah secara nasional sudah diminta ikut membantu meskipun Presiden belum menetapkan statusnya?.
Mungkin benar kata Presiden, statusnya tidak penting yang penting fokus penanganannya. Dan sekarang penanganannya sudah diambil alih pusat, satu diantaranya lewat Mendagri. Lalu, Menkopolhukam diutus langsung kesana mengomandoi dan langsung melaporkan ke Presiden. Beberapa waktu lalu, Presiden pun telah kesana sampai menginap di lokasi pengungsian. Tapi itu masih belum cukup untuk tidak mencibir Pemerintah Pusat.
Sekarang, kalau mereka mau minta status bencananya jadi nasional agar komando di tangan Pusat. Nah, sekarang sudah diambil komando dari Pusat untuk menanggulangi bencana secara nasional dengan melibatkan semua daerah yang punya dana tak terpakai.
Jika dengan ini mereka masih meminta status bencana dinaikkan. Maka bolehlah kita bertanya pada mereka, sebenarnya yang terjadi bencana itu di Lombok atau di hati dan otak kalian?
****
Maafkan tulisan ini.
Semoga kita kembali fokus untuk recovery korban berdampak bencana. Bukan malah saling menyalahkan siapa yang harus lebih bertanggung jawab. Dan seolah kitalah yang paling besar membantu.
#prayforlombok
#recoverylombok
#bersatuIndonesiaku

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bacalah, kemudian menuliskannya kembali. Buatlah sesuatu untuk dikenang.